Perumusan Kebijakan Nasional Indonesia harus berdasarkan dua hal yaitu kepentingan nasional secara optimal dan kontribusi terhadap dunia. Empat hal yang jadi proritas utama Politik Luar Negeri Indonesia saat ini yaitu menjaga keutuhan NKRI, Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang ada di luar negeri, Diplomasi Ekonomi, serta Pentingnya Kontribusi Indonesia kepada Dunia Internasional. Tiga hal pertama merupakan cerminan kepentingan nasional, dan kontribusi Indonesia terhadap dunia terbagi menjadi dua yaitu perdamaian dan kesejahteraan.

Hal ini yang dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi dalam Pidato Milad UMY ke 36 tahun, di Ruang Sidang Gedung A.R Fachruddin B lantai 5 Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Selasa (25/4). Selain itu Beliau juga menegaskan bahwa tidak boleh ada jarak antara Politik Luar Negeri dan kepentingan rakyat. “Kepentingan rakyat harus jadi pertimbangan utama dalam merumuskan Politik Luar negeri,”tambahnya.

Dalam melaksanakan prioritas pertama, Retno mengungkapkan pentingnya menyelesaikan negosiasi di wilayah perbatasan. “Yang terpenting tentu mengintensifkan segala negosiasi perbatasan darat dan maritim. Karena berdasarkan pengalaman jika hal itu tidak diselesaikan, resiko konflik dengan Negara yang berbatasan akan semakin besar. Total ada 36 perundingan tentang batas wilayah dengan Negara lain pada tahun 2016,”ujarnya.

Dalam bidang ekonomi, Retno mengungkapkan saat ini Indonesia telah melakukan diplomasi ekonomi yang berfokus pada pasar Asia Tengah, Asia Selatan dan Afrika. “Kita punya tujuan dalam diplomasi ekonomi, yaitu bagi dalam negeri menjadikan ekonomi kompetitif dan terbuka serta pembangunan infrastruktur. Dan yang ke luar negeri yaitu peningkatan ekspor investasi dan pariwisata,”ungkapnya.

Selain itu, Politik Luar Negeri Indonesia juga menghasilkan kontribusi kepada dunia. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, Indonesia membagi prioritasnya terhadap dunia dalam perdamaian dan kesejahteraan. Lalu, Indonesia juga memiliki kekuatan di beberapa isu dan menjadikannya disegani oleh negara-negara lain. “Dalam hal demokrasi misalnya, kita menjadi tuan rumah Bali Democracy Forum yang hasilnya jadi rujukan dunia. Aset yang kedua yaitu kita berperan sebagai bridging role, peran Indonesia sebagai penjembatan perdamaian. Bahkan kita jadi negara ke 8 penyumbang agen perdamaian terbanyak untuk PBB (troop contributing countries-Feb 2017) dengan 2781 personel. Dalam hal pluralisme, kita dikenal sebagai bangsa yang majemuk dan toleran,”tambahnya.

Sementara disinggung soal peringatan 50 tahun ASEAN, Retno menegaskan bahwa ASEAN telah sukses menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dan baginya, Indonesia-ASEAN memiliki peran yang saling menguntungkan. “ASEAN mampu menciptakan ekosistem perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Tanpa kita sadari, sebenarnya tidak ada konflik signifikan yang terjadi sejak berdirinya ASEAN (tahun 1967). Hal ini yang luput dari pemberitaan. Dalam hal kesejahteraan juga, pertumbuhan ekonomi ASEAN jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia,”paparnya.

Dalam wawancara terpisah, Retno mengungkapkan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia telah berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi pemerintah. “Dalam beberapa penyelesaian masalah, kami sering menghubungi Muhammadiyah terkait apa yang harus dilakukan. Muhammadiyah secara keseluruhan juga sangat penting bagi Indonesia untuk mempertahankan wajah Indonesia sebagai negara yang majemuk. Sehingga UMY sebagai salah satu institusi Muhammadiyah juga diharapkan bisa menjadi agen yang mencerdaskan bangsa dalam konteks bhinneka tunggal ika,”ujarnya. (bagas)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest