Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menjadi wakil untuk menjalankan dan mengambil keputusan merupakan sebuah aset yang sangat berharga dalam sebuah interaksi kehidupan bernegara. Terlebih dengan arus informasi yang dapat dengan mudah diakses saat ini, dimana ada banyak sekali berita simpang siur seperti berita-berita hoax yang mampu menggoyang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menepis berita semacam ini dan juga untuk memperkuat kepercayaan yang sudah ada dialog antar pemerintah dan masyarakat dapat menjadi sebuah solusi. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ketika memberikan sambutan pada acara Dialog Nasional #8 bertajuk Indonesia Maju yang diadakan di Sportorium UMY pada hari Minggu (11/3).

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D, menyebutkan bahwa banyak berita hoax yang saat ini beredar di masyarakat yang salah satunya berupa kritik untuk utang negara yang jumlahnya semakin besar dan merupakan kesalahan pemerintah dalam mengambil kebijakan. “Pengelolaan keuangan negara harus berdasarkan prinsip, dan UUD menjadi pegangan kita untuk ini yang menyebutkan bahwa tujuan utamanya adalah sebagai alat penyejahteraan masyarakat. Pada berita-berita tersebut yang dilihat hanyalah sekedar angka yang tampak semakin besar dan ini digunakan untuk memprovokasi masyarakat. Padahal apabila dilihat dari sisi lain dan pada konteks yang lebih besar maka akan muncul kebenarannya,” ujarnya.

Penerima penghargaan Menteri Terbaik versi Word Government Summit tersebut menyebutkan bahwa utang bukan menjadi tujuan pemerintah namun hanya merupakan sebagai instrumen dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). “Aturan yang ditetapkan dalam utang adalah tidak boleh melebihi 60 persen dari GDP negara, dan berdasarkan ini utang kita masih dalam batasan wajar. Selain itu utang ini kita gunakan sebagai instrumen pendukung kesejahteraan rakyat seperti kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur agar distribusi ekonomi dapat dilakukan secara lebih merata,” jelasnya.

Menurut Sri, berita hoax semacam tadi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan juga berdampak terhadap petumbuhan ekonomi negara. “Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu; konsumsi masyarakat; investasi; ekspor; dan pemerintah itu sendiri melaui APBN. APBN tidak dijadikan satu-satunya pendorong untuk menumbuhakan ekonomi karena apabila tidak terkendali, malah akan merugikan negara. Konsumsi di sini hanya bisa dilakukan ketika masyarakat memiliki confidence untuk kestabilan baik untuk daya beli atau hal lainnya. Hal yang sama juga terjadi dalam investasi, kalau seandainya keadaan dalam negeri kita semrawut akibat beredarnya berita seperti ini maka akan mengahambat pertumbuhan ekonomi kita. Tujuan dari berita-berita semacam ini adalah untuk membuat masyarakat kita menjadi tidak percaya diri, dan saya tidak suka itu,” ungkap Sri.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian yang menyebutkan bahwa keadaan ekonomi sangat berkaitan dengan keamanan. “Korelasi antara ekonomi dan keamanan sangat kuat dan merupakan hubungan yang timbal balik. Apabila ekonomi baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan naik dan tingkat kejahatan akan turun, begitu pula sebaliknya. Keamanan juga berpengaruh dalam kegiatan ekonomi, apabila keadaan aman dan kondusif pelaku ekonomi seperti pengusaha, investor dan lainnya dapat beraktivitas dengan percaya diri,” ujar Tito.

Menurut Tito, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima pada 2045 berdasarkan prediksi Pricewaterhouse Coopers. “Potensi ini didasarkan pada populasi Indonesia yang besar, sumber daya yang berlimpah dan wilayah kita yang luas. Namun hal tersebut harus didukung dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan wilayah, di sini kemudian Polri masuk untuk mendukung perekonomian kita,” jelas Tito.

“Mulai dari pemetaan konflik sosial dan penanganannya sampai penindakan kasus konvensional seperti pungli. Kita bahkan membentuk Satgas khusus untuk menangani kasus-kasus seperti ini, seperti satgas untuk kartel pangan yang memainkan harga pasar, satgas untuk penindakan pungli, hingga satgas untuk pengawasan dana desa. Karena itu saya sangat percaya diri bahwa perekonomian dan negeri kita secara umum dapat menjadi lebih maju dan lebih baik lagi,” tutupnya. (raditia)