Pemerintah memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam bidang pelayanan dan kebijakan publik yang baik. Hal tersebut juga akan membantu menurukan tingkat kemiskinan. Karena dengan dijalankannya pelayanan publik yang baik akan tertanam pada masyarakat tentang pengembangan kemampuan masyarakat itu sendiri baik dari segi produktivitas, pendapatan, kesehatan serta pendidikan. Namun sampai saat ini pelayanan dan kebijakan publik masih banyak menghadapi permasalahan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo., MPP. sebagai narasumber dalam acara Yudisium & Kuliah Akhir studi Program Pascasarjana S2 dan S3 periode ke-III Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kuliah akhir tersebut dilaksanakan oleh Pascasarjana UMY, bertempat di gedung Amphi theater Pascasarjana UMY, serta diikuti oleh 109 calon wisudawan Pascasarjana yang akan diwisuda pada Sabtu (29/7).

Prof. Wahyudi menyampaikan, pada bidang pelayanan publik, tentunya ada beberapa unsur yang harus dipahami. Pertama yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan. Kedua pelayanan administrasi seperti surat perijinan, lisensi dan akta. Hal ini tentunya harus bisa berkesinambungan secara keseluruhan serta pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas dengan baik untuk menjadi penyedia jasa bagi publik yang membutuhkan. “Di Indonesia sendiri pelayanan publik terhadap warga negara masih belum cukup memuaskan. Karena ada beberapa persoalan yang menjadi kebiasaan seperti pemberian pelayanan secara diskriminatif, dimana warga yang memiliki jabatan dan pangkat tinggi selalu diberikan pelayanan yang berbeda dengan masyarakat biasa lainnya. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena pelayanan publik terhadap warga negara tidak melihat berdasarkan jabatan atau pangkat,” jelasnya.

Kemudian persoalan yang selanjutnya, menurut Prof. Wahyudi adalah transparansi dari lembaga pemerintahan yang sangat rendah terhadap masyarakat. “Terutama pada lembaga penyedia jasa baik itu pemerintahan ataupun yang lainnya masih ditemukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab, yang meminta pungutan biaya tidak sesuai ketentuan. Selajutnya adalah para birokrat yang masih kurang responsif terhadap berbagai keluhan maupun kritikan yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan-pelayanan yang masih belum memuaskan. Maka menurut hemat saya semua sistem serta mekanisme yang diterapkan di lembaga pemerintah khususnya dalam pelayanan publik harus memiliki ketentuan yang jelas maupun memberikan kepastian terhadap siapapun warga negara yang meminta untuk diberikan pelayanan baik dari segi administratif, informasi dan lain sebagainya,“ papar Dosen FISIPOL UGM ini lagi.

Kemudian penyedia pelayanan atau organisasi terkait, imbuh Prof. Wahyudi lagi, tidak perlu arogansi serta merasa dibutuhkan karena penyedia pelayanan seharusnya memprioritaskan orang lain. “Untuk itu yang menjadi permasalahan bersama yaitu memperbaiki sistem pelayanan publik. Caranya adalah dengan tidak lagi membiasakan masyarakat untuk memberikan uang suka rela kepada penyedia jasa. Karena hal tersebut cukup sulit untuk dihilangkan. Bahkan jika pelayanan publik bisa diperbaiki secara konsisten maka akan berpangaruh baik terhadap kemiskinan. Karena dampak dari kemiskinan sebetulnya akibat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, khususnya dari segi produktivitas. Kemudian dari bidang pelayanan kesehatan ataupun pendidikan juga masih rendah, “jelasnya.

Prof. Wahyudi juga menuturkan bahwa bidang kesehatan sebetulnya memiliki peran yang penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Terutama puskemas terdekat yang harus bisa diandalkan secara maksimal. Karena hal ini juga menjadi salah satu solusi agar bisa keluar dari kemiskinan. “Kita bisa lihat di berbagai negara kegiatan imunisasi itu digratiskan, karena pemerintahnya juga mendukung dan komitmen terhadap pendanaan pada bidang kesehatan. Hal tersebut dianggap menjadi solusi terbaik untuk dilakukan. Untuk itu diharapkan bagi siapapun yang berhasil menempuh pendidikan tinggi, harus memastikan lembaga-lembaga bidang jasa khususnya lembaga pemerintahan untuk tetap terjaga integritasnya, terutama dalam sektor sistem pelayanan publik. Dan ini saya tekankan bagi para lulusan S2 yang merupakan middle manager pada suatu organisasi, baik pada ranah publik maupun swasta, agar sistem pelayanan publik kita ini bisa semakin baik kualitasnya. Karena kalian juga memiliki tanggung jawab besar sebagai individu yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi, serta harus bisa bekerja keras dan cerda untuk melakukan pembaharuan yang solutif dan memberikan kontribusi gagasan secara inovatif bagi kemajuan bangsa,” tutupnya. (Sumali)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest