Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi. Target penanaman modal tidak terlepas dari kebutuhan lahan serta penyesuaian terhadap tata ruang suatu daerah.

Langkah-langkah serta rencana strategis guna menarik minat investor menanamkan modal ke Indonesia, khususnya ke Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta menimbulkan sikap pro aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengambil sikap menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal.1 Seirama dengan pesatnya pembangunan dewasa ini, maka selain permodalan (baik dalam negeri maupun luar negeri), yang menjadi hambatan terbesar adalah faktor lahan yang akan dijadikan target penanaman modal (baca: pembangunan). Tanah sudah tidak lagi sekedar permasalahan keagrariaan yang selama ini identik dengan pertanian, akan tetapi memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi

antara lain aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertahanan dan keamanan serta aspek hukum. Dari aspek ekonomi, tanah sebagai benda ekonomi akan semakin penting dan langka, mengingat keterbatasan persediaan dibandingkan dengan berbagai kepentingan yang menghendakinya, bahkan sarat kepentingan akan menggunakan berbagai cara untuk menjadi yang diprioritaskan.

Aspek sosial budaya dari tanah haruslah kita perhatikan bahwa sumber alam dan landasan hukum tanah di Indonesia adalah hukum adat, yang dalam pandangan rakyat kita tanah bukan sekedar permukaan bumi, akan tetapi juga merupakan bagian menyeluruh dari kehidupannya.2 Sengketa-sengketa dalam kaitannya dengan tanah seringkali tidaklah mudah diselesaikan, apabila kita tidak memahami benar-benar tradisi masyarakat setempat. Dalam aspek sosial budaya kita harus pula menyediakan tanah untuk keperluan pendidikan, agama dan sosial.

Dari aspek hukum, masalah pertanahan merupakan permasalahan yang kompleks, hukum sebagai sekumpulan aturan-aturan harus bisa mengakomodir berbagai kepentingan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memberikan kemanfaatan, serta keadilan dalam bidang pertanahan. Dalam konteks otonomi Daerah memiliki peran yang krusial dalam mengambil kebijakan terkait pertanahan dan penataan ruang guna penanaman modal.

Kepentingan dalam rangka memacu penanaman modal di Provinsi Bali tentu saja tidak dapat dihindari tarikan aspek ekonomi, sosial budaya dan hukum yang tidak sinkron, bahkan secara idiil bertentangan. Tidak jarang terjadi ketidak sinkronan rencana umum peruntukan tanah, baik pusat maupun daerah. Rencana umum peruntukan tanah harus sepenuhnya didasarkan kepada kondisi obyektif fisik tanah dan keadaan lingkungan, karena itu rencana umum peruntukan tanah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota seharusnya memiliki kesamaan.3

Hal istimewa dapat diamati di Daerah Istimewa Yogyakarta, dilihat dari segi kewenangan yang tertuang dalam undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernur sebagai kepala daerah dan penguasa tunggal di Yogyakarta mampu memutuskan sesuai kewenangannya sebagai kepala daerah. Dengan kewenangan ganda tersebut justru mampu

memberikan fungsi kepala daerah yang lebih optimal. Apabila dilihat sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan undang-undang keistimewaan tersebut, gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masalah penanaman modal mampu melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi terlakasananya pembangunan, dalam penyediaan lahan atau masalah perizinan, gubernur sebagai Kepala daerah bisa memutuskan untuk memberi kemudahan atau memberikan penyingkatan perizinan kepada para penanam modal apabila memang diperlukan.4 Namun, hal tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangan yang telah di tetapkan.

Sebagai kepala daerah secara politis dan sebagai raja dalam sisi budaya dan sejarah, Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan yang sangat tinggi dibanding kepala daerah lain. Dengan undang-undang keistimewaan yang mengatur masalah pertanahan dan tata ruang menjadikan gubernur dan raja kasultanan Yogyakarta memiliki kewenangan dalam mengatur masalah tanah dan tata kota di daerah. Adanya sultan Ground atau tanah milik raja menjadikan peluang bagi gubernur sekaligus raja di kasultanan Yogyakarta untuk mengelola secara penuh tanah-tanah raja tersebut. Gubernur mampu memberikan ijin bagi para investor baik asing maupun dalam negeri untuk menempati dan mengelola tanah milik raja tersebut. Selama pihak raja atau dalam hal ini juga Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada para investor tersebut.5

Dengan demikian, kewenangan atas tanah dan tata kota yang dimiliki oleh raja Kasultanan Yogyakarta memberikan peluang bagi investor untuk mengelola tanah raja tersebut. Sehingga penting untuk dikaji lebih komprehensif adaptabilitas pengaturan penatagunaan tanah dalam rangka penanaman modal di Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest